Kadin Medan turut berpartisipasi dalam acara Focus Discussion Group (FGD) Kajian Penyusunan Peta Jalan Kebijakan Perpajakan Munuju Indonesia Maju 2045.

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Perpajakan, Janlie, hadir sebagai narasumber, Kamis (1/9/2022) di Grand Mercure Hotel, Medan.

Dalam materinya, Janli menyampaikan bahwa Kadin medan cukup berperan dalam sosialisasi reformasi perpajakan.

"Saat UU HPP diberlakukan, Kadin Medan ikut melakukan sosialisasi. Kadin Medan juga menyediakan pojok PPS di Kantor Kadin," katanya.

Hal itu, ucap Janlie, untuk turut membantu DJP mensosialisasikan program reformasi perpajakan.

Peraturan perpajakan saat ini, menurut Janlie, sangat sulit difahami oleh orang awam karena peraturan yang berbelit-belit.

"Pengusaha juga sangat sulit unutk mendapatkan SDM yang bisa memanage aspek ini agar lebih bisa taat aturan," lanjutnya.

Ia juga menyarankan agar aturan-aturan perpajakan ke depannya bisa lebih disederhanakan lagi sehingga mudah untuk dipelajari.

Sementara itu, ketua Kadin Medan, Arman Chandra berharap UU HPP dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Infrastruktur yang memadai termasuk di dalamnya fasilitas bagi kebutuhan masyarakat, penguatan terhadap perkembangan teknologi, pengelolaan ekonomi yang baik sehingga dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam," uja Arman saat dijumpai di Kantor KADIN Medan.