Operator transportasi membutuhkan stimulus penghapusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, kenaikan PNBP dikhawatirkan tidak hanya membebani pelaku usaha transportasi, namun juga masyarakat sebagai pengguna akhir.

“PNBP yang kami minta untuk turun dalam masa pandemi ini sebagai salah satu stimulus yang kami harapkan, tapi malah dikejar kenaikannya,” katanya seperti dilansir oleh antaranews.com.

Menurut Carmelita, operator transportasi masih membutuhkan stimulus biaya parkir pesawat yang tak bisa terbang akibat larangan terbang, larangan bepergian dan mudik, maupun pembatasan-pembatasan lainnya akibat pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, maskapai pun meminta pemerintah dapat memfasilitasi keringanan hutang maskapai, baik biaya jasa bandara, pembelian avtur, jasa navigasi dan jasa sewa pesawat yang sebagian besar dengan lessor asing.

“Maka dari itu, pemberian izin rute dan slot penerbangan agar memperhatikan UU Anti Persaingan Usaha untuk menghindari terjadinya monopoli atau oligopoli di industri transportasi udara. Selain itu, kami juga menilai diperlukannya pengaturan Tarif Batas Bawah atau TBB,” ungkap Carmelita.

Sedangkan untuk operator transportasi laut, lanjutnya, mengharapkan tidak ada kenaikan tarif kapal di berbagai pelabuhan. Operator pelayaran masih membutuhkan relaksasi dan insentif dari pemerintah. Apalagi kondisi saat ini, Indonesia masih harus bersaing dengan negara Asia lainnya untuk mendapatkan ruang muat dan kontainer untuk memicu ekspor nasional. Kondisi inilah yang membuat operator transportasi laut domestik mencari solusi dari kondisi kekurangan kontainer ekspor.

“Kapal-kapal tersebut memang di desain untuk dual komoditi. Selain itu, transportasi laut internasional (MlO) tetap mengusahakan mendatangkan kontainer kosong ke Indonesia walaupun harus berebut dengan negara-negara ASEAN,” tutupnya.