Para calon pengekspor dinilai perlu memahami seluk- beluk perdagangan di pasar internasional. Pemangku mesti berkolaborasi guna meningkatkan literasi ekspor bagi generasi muda yang berminat menggarap potensi pasar global.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, ekspor perlu didukung dengan menimbang bahwa peran aktivitas tersebut dalam mewujudkan dua kepentingan nasional. Kepentingan tersebut ialah pembukaan lapangan kerja dan perolehan devisa.

”Semangat untuk mendorong ekspor ini sudah ada di mana-mana, tinggal dikolaborasikan dan disatukan,” kata Benny dalam acara kolaborasi akselerasi mencetak 500.000 eksportir baru tahun 2030 di Jakarta, Rabu (17/2/2021). Acara Peresmian program 500K Eksportir baru melalui link zoom itu, diikuti Ketua GPEI Sumut Drs Hendrik H Sitompul MM, Ketua KADIN Medan Arman Chandra SE, Wakil Ketua GPEI Sumut, Paskalis Sitompul, Delpius Ginting, Job Purba dan Badan Hukum Donsisko Peranginangin SH.

Benny menyatakan, dirinya mulai menjadi pengekspor sejak 1982. Segenap pengalaman, termasuk jatuh bangun di lapangan, menjadi pelajaran yang mengasah kemampuannya dalam kegiatan ekspor.

”Saat saya memulai ekspor dulu tidak ada sekolahnya. Saya belajar di lapangan. Selain membutuhkan waktu, ongkosnya juga mahal karena sering diklaim dan bahkan hampir bangkrut,” kata Benny.

Berkaca pada pengalaman itu, kata Benny, dirinya berdiskusi dengan Ketua Komite Tetap Bidang Ekspor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Handito Joewono mengenai arti penting literasi ekspor bagi generasi muda. Hal ini agar para calon pengekspor tersebut tidak perlu mengeluarkan ongkos terlalu mahal.

GPEI di Surabaya telah memulai upaya ini dengan berpegangan pada buku tata cara pembayaran dan tata cara ekspor barang ke seluruh dunia yang diterbitkan Kamar Dagang International. ”Literasi ekspor ini relevan karena cara pembayaran ekspor pun semakin beragam,” ujar Benny.

Handito Joewono, yang juga menjadi Kepala Sekolah Ekspor, mengatakan, serangkaian kegiatan bersama telah dilakukan untuk mendorong ekspor. Pada 19 Desember 2019 dilepas ekspor perdana satu kontainer produk usaha kecil menengah (UKM) melalui Pusat Logistik Berikat E-Commerce di Marunda, Jakarta.

Keinginan mengekspor produk UKM pun meningkat. Pada 19 Agustus 2020 Sekolah Ekspor diresmikan untuk mengakomodasi animo mempelajari ekspor yang juga meningkat pesat. ”Sampai hari ini, 2.700 lebih peserta terdaftar di Sekolah Ekspor daring,” ujarnya.

Pada 2021, kata Handito, kolaborasi dilakukan lebih intensif bersama GPEI dengan mendirikan Sekolah Ekspor UKM dan Ekonomi Kreatif. Kolaborasi untuk mencetak eksportir baru juga dilakukan bersama Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Indonesia E-Commerce Association, dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, agenda menambah 500.000 eksportir baru akan ikut meningkatkan kontribusi ekspor pelaku UMKM. Hal ini penting mengingat kontribusi ekspor UMKM di Indonesia yang terbilang rendah.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap ekspor nasional sekitar 14,3 persen. Kontribusi ini relatif rendah dibandingkan dengan sumbangan ekspor di negara-negara Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik yang mencapai 35 persen.

Teten mengatakan, banyak produk UKM yang potensial diekspor, seperti produk berbasis pertanian dan perikanan. Selain itu, ada pula produk mebel, dekorasi rumah, kosmetika, produk herbal, dan mode Muslim.

Kementerian Koperasi dan UKM tengah menginventarisasi pelaku UKM yang menghasilkan produk potensial ekspor. ”Fokus kegiatan kami berupa pendampingan berkelanjutan untuk menyiapkan kapasitas dan daya saing produk UMKM,” ujar Teten.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, salah satu tugas yang diamanatkan Presiden Joko Widodo adalah membina UMKM agar dapat melakukan penetrasi ke pasar ekspor.